KPK tegaskan rencana laporkan penyidik tidak ganggu penyitaan

juru bicara komisi pemberantasan korupsi (kpk) johan budi menyatakan rencana dpp partai keadilan sejahtera (pks) melaporkan penyidik ke mabes polri, tak ingin mengganggu upaya penyitaan kendaraan yang diduga mengenai mantan presiden pks lutfhi hasan ishaaq.

tidak terganggu melalui (rencana-red) laporan itu, papar johan budi melalui pesan singkat yang diterima di jakarta, senin dini hari.

pernyataan johan itu mengenai rencana dpp pks mencatat penyidik kpk ke mabes polri, dan upaya kpk menyita sejumlah mobil dalam dpp pks yang diduga terkait mantan presiden pks lutfhi hasan ishaaq.

johan menyatakan belum tahu persis rencana penyitaan dan mau diselenggarakan penyidik kpk, pada senin. tapi dia memperkirakan penyitaan akan diselenggarakan siang ataupun sore hari.

Informasi Lainnya:

belum mengetahui saya persisnya. telah rencananya besok (senin, 13/5-red) siang serta sore, ujar dia.

sebelumnya penyidik kpk telah berusaha mengerjakan penyitaan kepada sederat mobil dalam dpp pks selama senin (6/5), karena diduga tenntang tindak pidana pencucian biaya dan diselenggarakan mantan presiden pks lutfhi hasan ishaaq.

kala itu penyidik gagal melakukan penyitaan sebab menyatakan dihalang-halangi petugas keamanan dpp pks. penyidik akhirnya cuma menyegel mobil itu.

di sisi lain, pengurus dpp pks menyatakan berniat melaporkan kaum penyidik kpk ke mabes polri, karena menilai proses penyitaan kendaraan dan dilaksanakan penyidik kpk tak sesuai prosedur, yaitu tidak menyertakan surat penyitaan.

sementara itu tenntang rencana penyitaan kendaraan milik luthfi hasan, ketua bidang humas dewan pengurus pusat (dpp) pks mardani ali sera sebelumnya menyampaikan bahwa dpp pks sudah berulang-ulang mempersilakan kpk menyita kendaraan yang menurut lembaga itu ingin sebagai barang bukti.

tentunya melalui berkoordinasi melalui kuasa hukum dan serta pengurus dpp pks sebab kebetulan mobil tersebut ada disana, dan ditemani surat penyitaan dan sah, ujar mardani ali dengan keterangan tertulis yang diterima di jakarta, minggu (12/5).

dia menyesalkan sikap juru bicara kpk johan budi yang melempar keterangan kiranya terjadi penolakan dengan pks di proses penyitaan tersebut. keuntungan itu menurut dia dinilai mengaburkan kejadian pada lapangan dan menunjukkan oknum petugas kpk tak membawa surat-surat penyitaan serta tidak dapat menunjukkan kendaraan mana saja dan akan disita.

hal tersebut menurut mardani, mau menimbulkan polemik hukum yang lebih panjang bila tetapi kendaraan dan disita bukanlah kendaraan tersangka yang dimaksud.

pks meminta kpk agar membuka fungsi pemberantasan korupsi secara lebih komprehensif melalui tatacara yang legal serta santun.

kekuasaan yang besar tak harus diikuti dengan arogansi serta sok kuasa, ujar mardani.