mantan ketua mahkamah konstitusi mahfud md memuji konvensi calon presiden juga wakil presiden yang mau diselenggarakan oleh partai demokrat menghadapi pemilu 2014.
langkah itu adalah sikap cerdas menaikkan tinggal kepercayaan publik kepada partai demokrat, ujarnya selama surat elektronik yang diterima pada jakarta, senin, menanggapi pernyataan ketua publik dpp partai demokrat susilo bambang yudhoyono di pertemuan dengan para pemimpin redaksi, sabtu (6/4) malam kiranya partainya ingin mengadakan primary election serta konvensi untuk mencari calon presiden dari partainya.
yudhoyono saat mengumumkan itu juga mengajak semua masyarakat negara dan menyimpan bisa menjadi calon presiden serta wakil presiden agar mendaftarkan diri supaya kemudian dilaksanakan jajak aspirasi publik dengan partai demokrat.
mahfud menegaskan bahwa langkah partai demokrat tersebut sama pilihan tidak mengenai dengan sikap politik dirinya dan kemungkinan akan adalah salah Satu kontestan pada pilpres kedepan.
Informasi Lainnya:
saya cuma melihat kiranya sikap sby itu penting kepada rakyat indonesia khususnya bagi penafsiran konstitusi dengan fair. soal sikap politik saya nanti saja sesudah aku pulang umroh, ujarnya.
pertama
mahfud dan dan pakar hukum tata negara, menungkapkan sby adalah pimpinan parpol pertama yang menjawab gugatan masyarakat terhadap oligarki parpol.
mahfud yang disebut-sebut bakal mencalonkan diri untuk presiden itu, mengatakan, konvensi hakikatnya merupakan pendobrakan dengan halus kepada oligarki parpol, sebab dengan menyerahkan capres pada publik dengan tak segera yudhoyono memberi penegasan kiranya pencalonan presiden diterjemahkan secara dinamis daripada konstitusi dan semula dianggap membelenggu calon nonpartai.
menurut dia, konvensi untuk menegaskan bahwa penentuan calon pimpinan nasional tak semuanya ditentukan oleh pengurus parpol melainkan ditentukan bersama melalui kehendak publik.
mahfud menyampaikan konvensi partai demokrat dan menyiratkan sikap supaya tidak ada politik uang (money politics) yang mampu dimainkan dengan pengurus parpol pada menjaring capres karena banyak partisipasi publik dan adalah alat kontrol.